Lagu
dari Sabang sampai Merauke adalah ungkapan salah satu dari empat pilar
bangsa Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lagu itu
menggambarkan berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu
itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku bersumpah padamu,
menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ini berarti tidak boleh
ada satupun pulau-pulau itu yang terlepas.
Nah kini NKRI terusik dengan kemelut di
Papua, tindak kekerasan berupa penyerangan bersenjata semakin
meningkat, mengerikan. Korban jatuh tidak hanya dikalangan masyarakat
tetapi juga aparat keamanan. Pada hari Minggu (3/12), dua anggota Brimob
tewas karena serangan dari kelompok orang tak dikenal di Kali Semen,
Kampung Wandigobak, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Bripda
Feriyanto Kaluku akibat luka tembak di kepala dan Bripda Eko Afriansyah
yang juga mengalami luka tembak di kepala. Keduanya anggota organik
Gegana Brimob Mabes Polri.
Kita semua berfikir, kenapa kekerasan
seakan kini menjadi rutinitas kehidupan bangsa ini yang dulu terkenal
damai? Jawabannya sederhana sebetulnya, Indonesia terdiri dari demikian
banyaknya pulau, demikian banyaknya etnis, bahasa, budaya, adat
istiadat, norma, dan mulut yang setiap hari membutuhkan makan. Itulah
masalahnya, semua mempunyai kebutuhan dan kepentingan, tidak peduli
dimanapun mereka berada, semua butuh.
Begitu kita terkena pengaruh demokrasi
liberal, maka penguasa menjadi tidak berdaya, rakyat adalah pemilik
negara ini. Mereka bisa melakukan apa-apa yang dibenarkan oleh demokrasi
mencontoh dari negara-negara Barat. Beberapa negara kemudian menjadi
kisruh karena demokrasi, dan juga terjadi di beberapa wilayah negara
kita. Apakah demokrasi buruk? Jawabannya jelas tidak. Inilah sistem yang
diakui terbaik didunia, hampir 80 persen negara di dunia menggunakan
demokrasi. Kita bersama sepakat menggunakan sistem ini. Hanya masalahnya
kita masih dalam tahapan transisi, yang penuh dengan gejolak.
Secara teori, bahaya perpecahan dan
ketidak tenteraman sebuah bangsa dihadirkan karena berkembangnya ide
separatisme, mengingatkan kita bahwa konflik-konflik yang tidak
terselesaikan selalu merupakan bahaya potensial. Konflik yang
berkepanjangan mendorong timbulnya kebencian dan keinginan balas dendam,
membantu munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai tujuan utama
mengobarkan kekerasan bahkan perang. Kondisi ini menyediakan tanah
penyemaian yang ideal bagi jenis orang yang bersedia terlibat dalam
teror massal. .
Kerusuhan yang kini timbul di Papua
adalah produk dari konflik berlarut-larut di pulau paling Timur
Indonesia itu. Aceh walaupun sudah tenang sejak tercapainya perdamaian
dan diberikan kesempatan kepada GAM untuk ikut membangun Aceh, sisa
kekerasan dan beredarnya senjata masih saja tetap terjadi. Belum reda
serangan dan letusan AK-47 di Papua, di Aceh kembali terjadi aksi
pembunuhan dengan penembakan menggunakan senjata laras panjang.
Minggu malam (4/12/2011) tujuh pekerja
perkebunan karet ditembaki sekelompok orang bersenjata tak dikenal di
Desa Uram, Kecamatan Gereudong Pase. Tiga orang tewas, dan empat lainnya
kritis. Para pekerja PT Satya Agung, saat ditembaki sedang duduk
santai. Penembak yang berjumlah empat sampai lima orang, semuanya
menggunakan penutup muka, bersenjata AK, SS-1 dan M-16. Menurut Kapolda
Aceh, Irjen Pol Iskandar Hasan, pembunuhan bermotif kejahatan ekonomi.
"mungkin pekerja lokal tidak diterima bekerja, lalu muncul sakit hati,"
katanya.
Selain Aceh, tindak kekerasan berupa
serangan senjata di Papua terus meningkat. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen
Saud Usman Nasution mengatakan, tercatat kasus kekerasan di Papua pada
2009, satu anggota Polri tewas, 12 mengalami luka. Dari masyarakat 2
tewas dan 9 luka. Pada 2010, 64 anggota Polri terluka, dari masyarakat 3
orang terluka. "Pada 2011 ada 3 anggota Polri meninggal dan 8 mengalami
luka. Sedangkan 5 orang masyarakat meninggal dan 6 mengalami
luka-luka," kata Saud di kantornya Senin (5/11/2011).
Dari data tersebut terlihat bahwa
kekerasan semakin meningkat dan belum terselesaikan. Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono telah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan
Papua Barat (UP4B) yang diketuai oleh Bambang Dharmono dan diharapkan
bisa mempercepat penyelesaian masalah Papua. Melalui surat khusus dari
Presiden Yudhoyono, Farid Husain, 61 tahun, dalam enam bulan terakhir
terus berusaha membuka pintu dialog dengan elit, pimpinan, dan aktivis
OPM di Papua. Farid dikenal sukses sebagai negosiator kasus di Poso dan
Aceh. Menurut Farid, Presiden Yudhoyono meminta agar upaya dialog di
Papua itu menggunakan “cara” perundingan damai dengan Gerakan Aceh
Merdeka, GAM, yang berhasil tersebut.
Farid tidak bersedia menyebut siapa
pihak yang diajaknya berdialog di Papua. Farid menyebut pertemuannya
dengan berbagai pimpinan atau elit kelompok separatis di Papua itu
sebagai “dialog demi kemanusiaan”. Farid menyampaikan kepada warga Papua
bahwa dialog itu tidak membicarakan soal aspirasi kemerdekaan. “Karena
memang ini sudah NKRI. Jadi (soal keinginan keluar dari Indonesia) tidak
kita bicarakan. Yang kita bicarakan kenapa masih ada begini (berbagai
persoalan di Papua),” katanya.
Farid yang sukses sebagai juru runding
di Aceh, menyampaikan adanya perbedaan penyelesaian di dua tempat
tersebut. Kalau Aceh ada pemimpinnya. Papua ada pemimpinnya, tetapi
terlalu banyak,” ungkapnya. Sehingga, “masih membutuhkan waktu dan
pendekatan yang lebih dekat”, katanya. Salah-satu masalah yang menjadi
titik fokus Farid dalam dialognya itu adalah menyamakan persepsi “cara
menyelesaikan” persoalan di Papua.
"Di sana ada terlalu banyak faksi, saya
cuma membagi dua, politik dan tentaranya atau TPN. Nah di dalam
tentaranya itu ada lagi faksi yang berbeda, ada yang di pesisir,
pegunungan dan perbatasan. Masing-masing ada panglima dan masing-masing
saling tidak mengakui panglima," kata Farid Husein.
Farid, menjelaskan bahwa bisa saja
perundingan Papua meniru perundingan Aceh, dengan melibatkan pihak asing
sebagai pengawas. "Perundingan Papua bukan internasionalisasi, tetapi
mengajak orang (lain) untuk mengawasi, supaya kita masing-masing menahan
diri.” Farid menerangkan, selama perundingan damai Indonesia-GAM, sosok
Ahtisaari (mantan Presiden Finlandia) semata-mata hanya bertugas
menyediakan tempat, mengatur waktu, serta mendengarkan.
Farid sendiri yakin persoalan Papua
tetap bisa diselesaikan secara damai, asal pihaknya diberi kesempatan
bernegoisasi. “Asal masing-masing elitnya bersabar, tenang saja, jangan
ramai dulu”. Maksudnya baik kelompok separatis Papua pemerintah
Indonesia dan aparat keamanan tetap sabar. Menurut Farid, juru runding
harus menguasai permasalahan yang dihadapi, peta politik di daerah
konflik. Pada saat itu sosok Jusuf Kalla demikian besar dalam
keberhasilan perundingan.
Dikatakan oleh Farid, “Perdamaian
gampang, jabat tangan sudah selesai. Tapi kapan perdamaian itu bisa
bertahan, itu harus dijaga,” jelasnya. Menjaga hasil kesepakatan damai
di Aceh merupakan tanggungjawab Indonesia dan masyarakat Aceh.“Persis
model dokter, yaitu preventif-promotif. Dan kalau ada apa-apa, kita
kuratif,” paparnya. “Jadi yang paling penting, jagalah kepercayaan untuk
kepanjangan perdamaian”tegasnya.
Nah, kini kita tunggu perkembangan upaya
perdamaian di Papua yang nampaknya agak berbeda dengan Aceh. Masyarakat
Papua relatif lebih sederhana cara berfikirnya, akan tetapi disitulah
kerawanannya. Farid dan UP4B harus adu cepat dengan pengaruh asing yang
mengompori kelompok separatis Papua untuk Merdeka. Cetusan
internasionalisasi OPM sudah dilebarkan ke Belanda dan AS, ada anggota
parlemen Belanda yang menghadiri upacara peringatan OPM di Belanda.
Beberapa oknum di Belanda nampaknya
masih memandang Papua sebagai bagian jajahannya. Terlebih kini melihat
harta Tuhan yang ada di Freeport, siapa yang tidak mengilar. Selamat
bertugas Mas Farid, semoga sukses. Pahala anda jelas besar karena bisa
menghentikan aksi saling bunuh. Dilain sisi anda akan menjadi pahlawan
karena berperan aktif dalam menjaga NKRI. Prayitno Ramelan
Organisasi Papua Merdeka (OPM) Pecah !
Sekelompok
orang yang menyatakan diri sebagai pejuang pembebasan rakyat Papua atau
lebih dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), melakukan
perlawanan terhadap pemerintah Indonesia untuk menuju sebuah
kemerdekaan, namun bagaimanakah perjalanan perjuangan OPM ? Dalam
perjuangan mereka, akhir-akhir ini terjadi perpecahan didalam tubuh
sendiri.
Setelah meninggalnya beberapa tokoh
penting yang dianggap sebagai “Panglima” seperti Theys Aluay Panglima
wilayah Jayapura, Kelik Kwalik Panglima Wilayah Timika dan Melkianus
Awom Panglima wilayah Biak Numfor, perjuangan mereka sudah mulai
terlihat sangat surut dan yang terjadi kemudian muncul friksi yang lebih
memperjuangkan kepentingan individual para petinggi OPM.
Kepemimpinan para pejuang Papua yang
dilimpahkan kepada anak-anaknya sebagai garis keturunan adat, tidak
banyak membuahkan hasil seperti harapan rakyat Papua menuju referendum,
bahkan perjuangan mereka cedurung menurun. Hal tersebut disebabkan oleh
beberapa anggota kelompok OPM yang tidak sejalan lagi dengan pemimpin
baru mereka atau perebutan kursi kepemimpinan antar keturunan/keluarga.
Seperti yang terjadi di wilayah perjuangan Biak Numfor, dimana Mika Awom
anak kedua dari Melkianus Awom Panglima OMP Wilayah Biak Numfor tidak
sejalan dengan Panglima OPM Biak Numfor saat ini, Kabor Awom yang
notabene kakak dari Mika Awom, sehingga Mika Awom sering berada di Biak
Kota untuk bergabung dengan masyarakat adat lain dan meninggalkan
militansi perjuangan Papua Merdeka.
Hal serupa juga terjadi di wilayah
Wanimo, dimana setelah penyerahan jabatan Panglima OPM dari Mathias
Wenda kepada Angitok Kogoya, terjadi perselisihan hingga menimbulkan
bentrokan bersenjata antara Mathias Wenda dan Angitok Kogoya yang
mengakibatkan dua orang anak buah Mathias Wenda tewas.
Keberadaan kelompok pejuang pembebasan
rakyat Papua/Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak hanya menjadi lawan
bagi aparat keamanan, dan menyebabkan militer harus terus melakukan
operasi di tanah Papua kita tercinta, di sisi lain masyarakat Papua
sendiri di wilayah Pegunungan yang merupakan markas OPM seringkali
merasa terganggu oleh kegiatan mereka. Seperti yang disampaikan oleh
salah satu kepala kampung Distrik Mewoluk Tinggi Nambut Sem Purleme,
bahwa mereka sering turun ke perkampungan dengan paksa meminta bahan
makanan, bahkan kadang-kadang terjadi pelecehan seksual hingga
pemerkosaan. Apakah ini yang disebut sebagai “pejuang kemerdekaan Papua”
atau justru membenarkan anggapan sebagai kalangan bahwa OPM merupakan
gerombolan bersenjata yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat
Papua yang cinta damai?
Contoh lain tindakan OPM yang meresahkan
masyarakat Papua adalah, kejadian penembakan terhadap masyarakat Papua
pada tanggal 14 April 2010, dimana terdapat tiga karyawan PT. Modern
menjadi korban meninggal dunia yaitu Ellymus Ramanday, Hans Ling Satya
dan Hasbullah, padahal dua korban meninggal tersebut merupakan rakyat
asli Papua. Patut disayangkan organisasi yang menyatakan berjuang untuk
kepentingan rakyat atau bangsa Papua, tetapi kenyataannya justru
merampas bahkan menghilangkan nyawa rakyatnya sendiri.
Seiring dengan berjalannya waktu,
masyarakat Papua di tengah-tengah keterbelakangan yang harus
diperjuangkan untuk dihilangkan, menjadi semakin bertanya-tanya, ….apa
peran OPM bagi perjuangan orang asli Papua untuk mencapai kesejahteraan?
Melihat fakta-fakta yang ada, yang
terjadi justru sebaliknya. Sebenarnya untuk siapa OPM berjuang?
Mungkinkah ini hanya permainan politik tingkat tinggi antar elit politik
Papua dan Jakarta, atau memang benar-benar perjuangan idealisme. Fakta
yang sudah berbicara.
Related Post:
Sekelompok
orang yang menyatakan diri sebagai pejuang pembebasan rakyat Papua atau
lebih dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), melakukan
perlawanan terhadap pemerintah Indonesia untuk menuju sebuah
kemerdekaan, namun bagaimanakah perjalanan perjuangan OPM ? Dalam
perjuangan mereka, akhir-akhir ini terjadi perpecahan didalam tubuh
sendiri.
Setelah meninggalnya beberapa tokoh
penting yang dianggap sebagai “Panglima” seperti Theys Aluay Panglima
wilayah Jayapura, Kelik Kwalik Panglima Wilayah Timika dan Melkianus
Awom Panglima wilayah Biak Numfor, perjuangan mereka sudah mulai
terlihat sangat surut dan yang terjadi kemudian muncul friksi yang lebih
memperjuangkan kepentingan individual para petinggi OPM.
Kepemimpinan para pejuang Papua yang
dilimpahkan kepada anak-anaknya sebagai garis keturunan adat, tidak
banyak membuahkan hasil seperti harapan rakyat Papua menuju referendum,
bahkan perjuangan mereka cedurung menurun. Hal tersebut disebabkan oleh
beberapa anggota kelompok OPM yang tidak sejalan lagi dengan pemimpin
baru mereka atau perebutan kursi kepemimpinan antar keturunan/keluarga.
Seperti yang terjadi di wilayah perjuangan Biak Numfor, dimana Mika Awom
anak kedua dari Melkianus Awom Panglima OMP Wilayah Biak Numfor tidak
sejalan dengan Panglima OPM Biak Numfor saat ini, Kabor Awom yang
notabene kakak dari Mika Awom, sehingga Mika Awom sering berada di Biak
Kota untuk bergabung dengan masyarakat adat lain dan meninggalkan
militansi perjuangan Papua Merdeka.
Hal serupa juga terjadi di wilayah
Wanimo, dimana setelah penyerahan jabatan Panglima OPM dari Mathias
Wenda kepada Angitok Kogoya, terjadi perselisihan hingga menimbulkan
bentrokan bersenjata antara Mathias Wenda dan Angitok Kogoya yang
mengakibatkan dua orang anak buah Mathias Wenda tewas.
Keberadaan kelompok pejuang pembebasan
rakyat Papua/Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak hanya menjadi lawan
bagi aparat keamanan, dan menyebabkan militer harus terus melakukan
operasi di tanah Papua kita tercinta, di sisi lain masyarakat Papua
sendiri di wilayah Pegunungan yang merupakan markas OPM seringkali
merasa terganggu oleh kegiatan mereka. Seperti yang disampaikan oleh
salah satu kepala kampung Distrik Mewoluk Tinggi Nambut Sem Purleme,
bahwa mereka sering turun ke perkampungan dengan paksa meminta bahan
makanan, bahkan kadang-kadang terjadi pelecehan seksual hingga
pemerkosaan. Apakah ini yang disebut sebagai “pejuang kemerdekaan Papua”
atau justru membenarkan anggapan sebagai kalangan bahwa OPM merupakan
gerombolan bersenjata yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat
Papua yang cinta damai?
Contoh lain tindakan OPM yang meresahkan
masyarakat Papua adalah, kejadian penembakan terhadap masyarakat Papua
pada tanggal 14 April 2010, dimana terdapat tiga karyawan PT. Modern
menjadi korban meninggal dunia yaitu Ellymus Ramanday, Hans Ling Satya
dan Hasbullah, padahal dua korban meninggal tersebut merupakan rakyat
asli Papua. Patut disayangkan organisasi yang menyatakan berjuang untuk
kepentingan rakyat atau bangsa Papua, tetapi kenyataannya justru
merampas bahkan menghilangkan nyawa rakyatnya sendiri.
Seiring dengan berjalannya waktu,
masyarakat Papua di tengah-tengah keterbelakangan yang harus
diperjuangkan untuk dihilangkan, menjadi semakin bertanya-tanya, ….apa
peran OPM bagi perjuangan orang asli Papua untuk mencapai kesejahteraan?
Melihat fakta-fakta yang ada, yang
terjadi justru sebaliknya. Sebenarnya untuk siapa OPM berjuang?
Mungkinkah ini hanya permainan politik tingkat tinggi antar elit politik
Papua dan Jakarta, atau memang benar-benar perjuangan idealisme. Fakta
yang sudah berbicara.
Related Post:
